Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru Lengkap (Rangkuman Orde Baru)
Rangkuman Orde Baru
Orde baru adalah sebutan untuk masa kepemerintahan yang saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa Orde Baru berlangsung sekira 32 tahun dan menjadi salah satu periode yang begitu penting dalam sejarah Bangsa Indonesia. Proses lahirmya Orde Baru di awali oleh adanya aksi para mahasiswa, pelajar, dan tokoh masyarakat yang menuntut perubahan.
1. Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Tokoh Masyarakat pada Masa Orde Baru
Masa transisi 1966-1967 diwarnai dengan tuntutan dan aksi demonstrasi dari rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa. Aksi ini menuntut stabilitas politik dan ekonomi. Tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Isi Tritura sebagai berikut.a. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.
c. Penurunan harga-harga kebutuhan pokok/perbaikan ekonomi.
Mahasiswa yang menyampaikan Tritura tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa ini terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di gedung Sekretariat Negara. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1966. gabungan kelompok mahasiswa seperti KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR-GR.
Demonstrasi dan gerakan mahasiswa menjalar ke kota-kota lain di luar Jakarta. Pada tanggal 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara.
Gerakan mahasiswa pada masa transisi ini dikenal dengan nama Angkatan '66. Gerakan ini menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Tokoh-tokoh mahasiswa gerakan 66 antara lain Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi. Yusuf Wanandi, dan Akbar Tanjung.
2. Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru
Beberapa kebijakan Orde Baru dalam bidang politik sebagai berikut.a.Stabilisasi Politik dan Keamanan
Upaya stabilisasi politik dan keamanan pada masa Orde Baru dilakukan dengan cara berikut.
1) Menekankan kembali pelaksanaanpolitik
2) Mengakhini konfrontasi melawan Malaysia.
3) Kembali menjadi anggota PBB
4) Berperan dalam pembentukan ASEAN
Sementara itu, dalam hal keamanan pemerintah Orde Baru mereorganisasi ABRI Pemerintah berupaya menciptakan hubungan harmonis antara ABRI dan rakyat sipil. Upaya ini memunculkan konsep dwifungsi ABRI Penerapan dwifungsi ABRI memberikan peluang seluas-luasnya bagi ABRI untuk turut serta dalam ranah sipil. Dengan konsep ini, ABRI diperkenankan menjabat sebagai kepala daerah atau anggota DPR/MPR.
b. Penyelenggaraan Pemilu
Pemilu pertama pada masa Orde Baru diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 Pemilu selanjutnya diadakan secara berturut turut pada tahun 1977, 1982, 1987,1992, dan 1997.Pada setiap pemilu Golkar selalu meraih suara terbanyak. Akan tetapi, kemenangan Golkar pada pemilu 1997 menuai protes di beberapa daerah karena diwarnai kecurangan penghitungan suara.
c. Fusi Partai
Sebagai upaya menciptakan stabilitas politik pemerintah Orde Baru melakukan fusi (menyederhanakan) partai politik. Kebijakan ini dilakukan setelah pemilu 1971 dan menjelang pemilu 1977 Dari partai politik yang ada, pemerintah menggabungkan beberapa partai politik dalam tiga golongan berdasarkan kesamaan ideologi. Penggabungan partai-partai politik ini menghasilkan tiga partai baru, yaitu PPP (Partai berlatar belakang Islam), PDI (partai berideologi nasionalis dan non-Islam), serta Golongan Karya.
d. Indoktrinasi Pancasila
Untuk mewujudkan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan indoktrinasi Pancasila. Kebijakan ini berawal dari pidato Presiden Soeharto tentang pentingnya pengamalan Pancasila dalam pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada tanggal 12 Agustus 1976 Puncak kebijakan indoktrinasi Pancasila ditandai dengan pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7) BP7 bertugas mengoordinasi pelaksanaan penataran P4. Penataran P4 bertujuan menyamakan persepsi demokrasi Pancasila yang dipraktikkan dari daerah hingga pusat.
e. Penertiban Pers dan Penyiaran
Pada masa Orde Baru pers menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk mengontrol aktivitas pers. Peran pers dibatasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 03/Per/Menpen/1969 tentang Surat Izin Terbit (SIT). Dalam perkembangannya SIT dihapus dan diganti menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Perusahaan yang tidak memiliki SIUPP tidak dizinkan menerbitkan, mencetak, dan mengedarkan surat kabar
f. Pelaksanaan Pembangunan
Pada masa Orde Baru program pembangunan nasional merupakan bagian dari upaya stabilitas politik Indonesia. Program ini mencakup kegiatan transmigrasi, keluarga berencana, dan pembangunan pendidikan.
1) Transmigrasi
Transmigrasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meratakan kesejahteraan penduduk. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di proyek-proyek perkebunan, perikanan, dan ekspor kayu. Selain itu, transmigrasi bertujuan meratakan persebaran penduduk.
2) Keluarga Berencana
Program keluarga berencana (KB) digagas oleh Ibu Tien Suharto. Program ini disetujui oleh MPR pada tahun 1968 Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pembentukan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas melaksanakan sosialisasi KB Program KB menekankan pada perencanaan dalam membangun sebuah keluarga dengan menekan angka kelahiran anak.
3) Pembangunan Pendidikan
Pembangunan dalam bidang pendidikan juga menjadi prioritas pemerintah Orde Baru. Pada pelita I pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberantasan buta huruf. Pada pelita II pemerintah membangun sekolah dasar hingga ke pelosok-pelosok negeri untuk memeratakan pendidikan. Pada pelita IV pemerintah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Adapun pada pelita V pemerintah melakukan pembinaan kepada tenaga pendidikan dan kebudayaan.
g. Proses Integrasi Timor Timur
Hubungan Indonesia dengan Timor Timur bermula saat Menteri Seberang Lautan Portugis, Dr. Antonio de Almeida Santos meminta pendapat Presiden Soeharto tentang dekolonisasi di Timor Timur. Presiden Soeharto menyambut proses pelepasan Timor Timur dari Portugis dan menyatakan Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial atas wilayah Timor Timur.
Di Timor Timur kebijakan dekolonisasi memunculkan tiga partai politk yang berbeda haluan.
1) Uniao Democratica Timorense (UDT) menginginkan Timor Timur tetap menjadi.
2) Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretelin) menginginkan Timor Timur merdeka.
3) Associacao Popular Democratica Timorense (Apodeti) menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia.
Fretilin yang menghendaki Timor Timur merdeka menempatkan pasukan gerilya mereka hingga perbatasan Indonesia. Sebagai langkah melindungi wilayah Indonesia, ABRI melancarkan Operasi Komodo. ABRI melakukan operasi lanjutan dengan nama Operasi Flamboyan. Dalam operasi ini ABR berhasil menduduki sebagian wilayah Timor Timur bagian barat dan melepaskan tahanan yang ditawan Fretilin.
Operasi militer dilanjutkan dengan operasi Seroja yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia mengenai pengajuan integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia
Setelah melalui beberapa proses, pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden Soeharto resmi mengumumkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi di Indonosia.
3.Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi sebagai berikuta. Penanggulangan Masalah Utang Piutang
Untuk mengatasi masalah utang luar negeri, pemerintah melakukan diplomasi ekonomi ke luar negeri. Diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah tersebut berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo Selain itu, pemerintah berhasil menarik simpati beberapa negara atas kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk.
b. Kerja Sama dengan IMF
Pada awal masa Orde Baru Indonesia menjalin kerja sama dengan IMF. Kerja sama ini tidak lepas dari usaha pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan kepercayaan
negara-negara asing agar mau menanamkan modal di Indonesia. Sebagai anggota IMF, semua transaksi ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus diakui secara internasional Pengakuan ini penting karena apabila transaksi keuangan tidak diakui oleh negara lain, Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan impor.
c. Pemberlakuan Undang-Undang PMA dan PMDN
Dalam upaya menyusun rencana pembangunan ekonomi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang PMA mempermudah izin bagi investor asing untuk menanamkan modal diIndonesia. Selain undang-undang PMA, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Undang-undang PMDN memberikan pembebasan pajak dan tax holidaykepada investor dalam negeri yang mampu memenuhi syarat kelayakan proyek.
Akhir pemerintahan Orde Baru ditandai dengan meluasnya praktik KKN dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpuasan rakyat yang ditandai dengan adanya aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 14 Mei 1998 Presiden Soeharto menyampaikan kesediaannya mengundurkan diri sesuai keinginan rakyat.
Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru Lengkap (Rangkuman Orde Baru)
4/
5
Oleh
zedukasi
EmoticonEmoticon